USAHA MEMAHAMI IDE PEMBEBASAN (Telaah Sosiologis atas Pembaharuan Nurcholish Madjid 1970-1972)

11 03 2008

Oleh :

Muslih Fuadie  

 

Abstraksi: Tulisan ini membahas tema-tema pembaharuan pemikiran keislaman Nurcholish Madjid, salah satu cendekiawan muslim yang begitu populer pada tahun 1970-an dengan gagasan-gagasannya. Pembaharuan pemikiran Nurcholish Madjid pada tahun 1970-1972, yang dijadikan fokus kajian dalam tulisan ini berintikan tiga persoalan pokok; (1) Sekularisasi, (2) Intellectual freedom (kekebasan berfikir) dan (3) Idea of progress serta sikap terbuka. Ketiga persoalan inilah yang dijadikan Nurcholish Madjid sebagai basis tema-tema pembaharuan pemikiran. Bagi Nurcholish Madjid, pembaharuan pemikiran keagamaan dapat dimulai dari pembedaan secara tegas terhadap berbagai persoalan yang dapat disebut sebagai yang sakral (bersifat ukhrawi) dan yang profan (bersifat keduniaan). Pembedaan yang sakral dan yang profan ini penting dilakukan, karena sering kali umat Islam mensakralkan persoalan-persoalan yang sesungguhnya profan. Salah satu contohnya adalah Partai Politik. Akibatnya, gagasan Nurcholish  Madjid tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan pemikir muslim di Indonesia.

 Kata Kunci; ide pembebasan, sekularisasi, idea of progress.

 Pendahuluan

Gerakan pembaharuan Islam yang dikenal dengan istilah gerakan tajdid dengan pelbagai predikat bagi pelakunya seperti reformisme, puritanisme, revivalisme serta modernisme sesungguhnya merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Islam setelah Nabi Muhammad saw wafat.

Ide gerakan pembaharuan itu dilandasi oleh dua hal. Pertama, keyakinan akan universalitas Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam, tetapi tidak semua ajaran yang universal itu diformulasikan secara detail dan rinci oleh al-Qur’an dan Hadith. Dalam persoalan sosial dan kemasyarakatan, Islam memberikan pedoman dasar yang bersifat umum, karena itu dibutuhkan interpretasi, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan. Dalam konteks semacam ini, maka pembaharuan pemikiran Islam, selain merupakan tuntutan keadaan zaman, juga merupakan tanggung jawab agamawi. Kedua, keyakinan agama Islam sebagai agama wahyu terakhir, berimplikasi terhadap keyakinan bahwa tidak akan muncul seorang Nabi yang membawa wahyu dan petunjuk agama setelah Muhammad wafat.

Maka dari kalangan ulama sebagai pewaris Nabi, muncul para pembaru yang bertanggung jawab memperbaharui paham keagamaan di kalangan umatnya. Fungsi ini secara institusional kemudian dimanifestasikan dalam pelbagai gerakan pembaruan pemikiran Islam.[1]

Gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia memiliki tiga isu sentral. Pertama, seruan untuk kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadith, yakni usaha pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk bid’ah, khurafat dan budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Isu pemurnian dan seruan untuk kembali kepada ajaran dasar Islam itu mewarnai gerakan pembaruan pemikiran Islam awal abad ini yang di Indonesia dipelopori Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Al-Irsyad.

Kedua, isu kesetaraan antara umat Islam dengan umat lainnya. Adanya diskriminasi derajat umat Islam dengan lainnya, tidak dapat dipungkiri akibat kolonialisasi. Upaya itu meliputi pelbagai aspek kehidupan, antara lain pendidikan yang dipelopori Persyarikatan Muhammadiyah dan Gerakan Thawalib, kemudian perekonomian serta perdagangan oleh Serikat Dagang Islam (SDI) dan masalah politik oleh Serikat Islam (SI), Joung Islamiten Bond (JIB) serta Partai Islam Indonesia (PII).

Ketiga, isu reinterpretasi. Gerakan ini memberikan tafsir baru terhadap Islam secara kontekstual. Upaya yang dilakukan ialah menghadapkan nilai dan norma Islam dengan ideologi-ideologi modern serta proses modernisasi yang berlangsung sejak awal pemerintahan Orde Baru, dengan memberikan tawaran-tawaran yang proaktif bahkan prospektif, disertai pelabagai isu pembaruannya, misalnya desakralisasi pemikiran Islam, pemasyarakatan nilai-nilai Islam, reaktualisasi ajaran Islam dan lain sebagainya.

Isu desakralisasi pemikiran Islam dilontarkan oleh Nurcholish Madjid pada awal 1970-an, bertema sentral liberalisasi pandangan terhadap ajaran Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Nurcholish Madjid  menjawab situasi yang terjadi saat itu serta memberikan solusi proaktif dan prespektif dengan mencermati kondisi internal umat dan situasi sosial politik yang mengalami perubahan total dan mendasar. Jawaban keagamaan itu kemudian dikenal dengan pembaruan pemikiran Islam.

Pembaruan itu memiliki makna strategis bagi pembangunan masa depan umat, khususnya era Orde Baru karena sedikitnya tiga hal. Pertama, awal tahun 70-an menjadi tonggak penting bagi pemerintahan Orde baru, dalam mengawali penerapan kebijaksanaan yang dinilai amat pragmatis, melalui pola umum pembangunan jangka panjang, dengan tahapan-tahapan Pelita-nya. Kedua, terjadinya perubahan-perubahan mendasar, yang datang dari luar ditandai dengan mengalirnya ide-ide modernisasi yang berasal dari Barat. Ketiga, terdapat ketegangan hubungan antara umat dengan pemerintah Orde Baru, seperti dituturkan oleh M. Kamal Hasan, tentang munculnya kecurigaan tokoh muslim mengenai perkembangan sosial politik pasca pemilu 1971, karena pengaruh para intelektual sekuler, personil Kristen dalam pemerintahan, tegaknya militer, serta Golkar sebagai kekuatan yang memainkan peran strategis dalam pemerintahan Orde Baru, sehingga masa depan sosial politik di Indonesia akan didominasi oleh kelompok kepentingan non muslim.[2] Konstatasi tersebut di atas mendorong penulis untuk mencermati proses sosiologis pembaruan Nurcholish Madjid, mengapa ia melontarkan gagasan pembaruannya itu ? Kemanakah orientasinya dan bagaimanakah coraknya ?

  

Situasi Sosial Politik Masa Orde Baru

Persoalan besar dan mendasar yang dihadapi pemerintah Orde Baru ialah melakukan rekontruksi sistem ekonomi dan politik yang diarahkan kepada modernisasi dengan menggunakan pendekatan pragmatis dalam pemecahan permasalahan, yakni perbaikan ekonomi dan pembangunan serta stabilitas politik menjadi prioritas utama. Pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Nasional, yang dimulai sejak 1 April 1969, dengan tahapan Pelita-nya, ternyata mengundang perbedaan pendapat yang tajam antara tokoh-tokoh muslim dengan intelektual sekuler, mengenai implikasi dan konsekwensi dari proses modernisasi, antara lain, apakah sistem politik Indonesia harus berorientasi kepada ideologi atau kepada program? Atas dasar kenyataan bahwa sistem multi partai yang berdasarkan ideologi, dianggap telah menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia masa lalu, tetapi sebaliknya, bagi tokoh muslim langkah itu dinilai sebagai strategi untuk melenyapkan pengaruh Islam. Apalagi kemudian ada kebijaksanaan “massa mengambang” bersamaan dengan restrukturisasi partai-partai politik, serta pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan sosial politik dan organisasi masa. Keharusan pemberlakuan asas tunggal itu, berimplikasi kepada peniadaan asas, serta ciri yang menjadi identitas organisasi politik dan organisasi masa, sehingga peluang membangkitkan “Islam Politik” secara ideologis menjadi tertutup.

Puncaknya adalah penerapan konsep “masyarakat politik birokratik” yakni satu sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan nasional, terbatas pada lingkaran pegawai-pegawai pemerintah terutama perwira-perwira militer dan pejabat-pejabat tinggi birokrasi termasuk di dalamnya para tehnokrat.[3]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, partisipasi politik serta kontrol massa melemah dan selanjutnya kekuatan-kekuatan politik di luar kekuatan birokrasi seperti partai politik, parlemen, serta para kelompok kepentingan tidak mampu mengontrol birokrasi bahkan pada gilirannya justru terpaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan politik yang menguntungkan birokrasi.

Tampaknya, dalam menghadapi kondisi semacam ini, intelektual sekuler memberikan dukungan kuat kepada modernisasi, sedangkan di kalangan umat, karena modernisasi merupakan persoalan yang relatif baru, dan yang nyata-nyata berkiblat Barat, responsi itu amat beragam, yang pada umumnya menolak modernisasi, dengan penuh kecurigaan dan kekhawatiran akan ekses-eksesnya, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. Tetapi modernisasi itu telah menjadi kenyataan yang tak terelakkan, maka manifestasinya memunculkan kegelisahan internal umat, tanpa kesudahan dan atau jalan keluarnya. Dakam konteks inilah, muncul responsi kreatif bahkan proaktif terhadap modernisasi dari kalangan generasi muda, salah satu di antaranya tampak dalam tema-tema pembaharuan pemikiran Islam Nurcholish Madjid.

 

Pembaharan Pemikiran Nurcholish Madjid 1970-1972

Uraian ini bertolak dari tulisan-tulisan Nurcholish Madjid sekitar 1970-1972, selain itu juga dari pelbagai karyanya sebelum dan sesudah tahun-tahun tersebut. Hal itu perlu dilakukan, untuk mengetahui kesinambungan sistem pemikiran Nurcholish Madjid, ketika ia memberikan responsinya terhadap isu modernisasi yang muncul saat itu, serta solusi yang ia tawarkan.

Artikel Nurcholish Madjid; Modernisasi ialah Rasionalisasi Bukan Westernisasi, di satu sisi adalah bentuk penyanggahan secara kritis terhadap paham sekularisme. rasionalisme, liberalisme, individualisme, kapitalisme, humanisme, pragmatisme, ateisme dan “Islam phobi,” sebagai kritik bahwa modernisasi seharusnya bukan westernisasi. Sedangkan pada sisi yang lain, ia menjelaskan bentuk modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yakni perombakan tata pikir dan tata kerja lama, yang tidak rasional kemudian diganti dengan yang rasional.

Tujuannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisensi yang maksimal, dengan menggunakan penemuan mutakhir di bidang ilmu pengetahuan. Menurut Nurcholish Madjid, modernisasi adalah perintah Tuhan yang imperatif serta mendasar, karena ia berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hakiki dan bagi seorang muslim, modernisasi adalah suatu keharusan mutlak.[4]

Artikel-artikel yang ditulis Nurcholish Madjid sekitar 1970-1972, sesungguhnya ditujukan kepada internal umat, dan uraiannya lebih merupakan introspeksi dan anjuran. Ia menganjurkan adanya keharusan pembaharuan pemikiran Islam secara internal di kalangan umat, yang dimulai dari dua tindakan yang saling berkaitan, yakni melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional antara lain pola-pola kehidupan masyarakat agraris, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan, yakni pola-pola kehidupan pada masyarakat industri, karena itu diperlukan pembaruan umat yang bertema sentral pembebasan.

Pokok-pokok pikiran tersebut di atas, disampaikan Nurcholish Madjid pada kesempatan bersilaturahmi bersama sejumlah aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persami pada tanggal 3 Januari 1970. Selanjutnya,  Nurcholish Madjid menjabarkan pembaharuannya mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam ide sekularisasi yakni pembebasan masalah-masalah serta urusan duniawi dari belenggu keagamaan (paham keagamaan) yang tidak proposional serta mengkritik paham apologi dan legalisme yang menguasai kepustakaan Islam modern. Hal ini disampaikannya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tanggal 28 Oktober 1972.

Namun seperti diakuinya sendiri, untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan umat, Nurcholis Madjid dalam uraiannya tidak menggunakan istilah yang mengandung kontroversi seperti sekularisasi dan kemudian menggantinya dengan tema-tema prinsip iman, khalifah Allah SWT., hari dunia, hari akhirat, al-Rahman, al-Rahim, alam shaleh, cita-cita keadilan sosial, dan apologi negara Islam.

Dari seluruh gagasan yang disampaikan tersebut di atas, menurut hemat penulis ternyata bertumpu pada tema sentral yang telah disampaikan pada tahun 1970-an itu. Jika demikian masalahnya, maka pada dasarnya ide-ide pokok pembaruan Nurcholish Madjid ialah berkisar sekitar liberalisasi pemikiran Islam yang menyangkut tiga aspek, yakni (1) Sekularisasi, (2) Intellectual freedom (kekebasan berfikir) dan (3) Idea of progress serta sikap terbuka.

 

1. Sekularisasi

Salah satu ide pokok pembaharuan Nurcholis Madjid yang memperoleh tanggapan serius dan kritik tajam dari pelbagai pihak, antara lain M. Rasyidi, ialah tentang sekularisasi. Selain istilah tersebut kontroversial, substansi dari gagasan pemikiran yang terkandung di dalamnya juga tidak dapat diterima. Apalagi kemudian setelah Nurcholis Madjid menjelaskan tentang prinsip iman, khalifah Allah SWT. serta tema-tema seperti yang telah disebutkan terdahulu, tampak jelas garis-garis pikirannya, yang menurut M. Rasyidi adalah bukti tujuan Nurcholish Madjid dengan pembaruannya adalah sekularisasi dan Sekularisme.[5]  

Sesungguhnya Nurcholish Madjid sendiri sejak semula mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sekularisasi bukan penerapan sekularisme dan mengubah umat menjadi sekularis, tetapi menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Lebih lanjut sekularisasi dimaksudkan memantapkan tugas kekhilafahan manusia secara proposional. Fungsi sebagai khalifah itu memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menerapkan dan memilih sendiri cara-cara dan tindakan-tindakan dalam rangka perbaikan hidupnya di atas bumi ini, sekaligus memberikan pembenaran bagi adanya tanggung jawab manusia atas perbuatannya dihadapan Allah SWT.

Nurcholish Madjid menjelaskan makna sekularisasi dari pendekatan sosiologis, yakni pembebasan dari sikap penyucian yang tidak pada tempatnya, karena itu sekularisasi mengandung makna desakralisasi yakni pencopotan ketabuan dan kesakralan dari obyek-obyek yang semestinya tidak tahu dan tidak sakral sebagai konsekwensi dari penghayatan tauhid.

Jika hal itu diproyeksikan kepada situasi modern Islam saat ini, maka sekularisasi itu akan mengambil bentuk pemberantasan bid’ah, khurafat dan praktek syirk lainnya, yang kesemuanya berlangsung di bawah semboyan kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah dalam memurnikan agama. Tampaknya substansi gagasan yang terkandung dalam sekularisasi itu mendasari pandangan pembaruan Nurcholish Madjid mengenai  prinsip iman, khalifah Allah SWT., serta tema-tema lainnya seperti yang telah dikemukakan terdahulu, sampai dengan pandangan tentang apologi negara Islam.

 

2. Intellectual Freedom atau Kebebasan Berfikir

Nurcholish Madjid menyatakan di antara bentuk pembebasan yang diperlukan dalam rangka pembaruan pemikiran Islam ialah kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, disertai kemantapan kepercayaan bahwa semua bentuk ide, pemikiran betapapun anehnya kedengaran di telinga, harus mendapat jalan keluar untuk dinyatakan, karena tidak jarang dari pemikiran-pemikiran serta ide-ide yang semula dianggap salah dan palsu, ternyata kemudian benar, berkali-kali sejarah membuktikan kebenaran hal itu. 

Hilangnya kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat di kalangan umat, membawa konsekwensi kejumudan dan tertutupnya kreatifitas bagaikan kehilangan psychological striking force (daya tonjok  psikologis), yakni kreatifitas dan dinamika, sehingga umat tidak mampu mengambil inisiatif-inisiatif yang selalu direbut orang lain, bahkan kemudian tidak siap menerima kenyataan yang terus berkembang dan melihat semuanya menjadi tabu dan pantangan baginya, yang pada akhirnya umat memilih sikap diam dan tidak berbuat apa-apa.

Kebebasan berpikir serta menyatakan pendapat yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid berkaitan dengan ide sekularisasi yang merupakan pembebasan umat dari kungkungan kultural, tradisi serta paham keagamaan yang membelenggu dan menghadapi umat untuk berpikir secara kritis dalam memahami realitas yang terus berkembang ini, mendorong umat agar memiliki kesadaran berani berkompetisi serta siap menerima kebenaran, dari mana saja datangnya, baik dari warisan kesejarahan umat maupun yang datang dari Barat. Implikasi dan konsekwensinya ialah tumbuhnya kreatifitas dan semangat ijtihad di kalangan umat serta kesadaran memahami realitas sosial politik dan sosial keagamaan yang beraneka ragam di Indonesia.

 

3.  Idea of Progress dan Sikap Terbuka

Bentuk pembebasan terakhir dalam konteks liberalisasi, ialah idea of progress. Idea of progress bertitik tolak dari satu konsepsi atau doktrin bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik, cinta kebenaran serta kemajuan, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam fitrah yang berwatak hanif. Manifestasinya ialah kepercayaan terhadap masa depan manusia dalam perjalanan sejarah dengan tidak ada kekhawatiran akan perubahan-perubahan yang selalu terjadi pada tata nilai duniawi.

Dalam konteks liberalisi tersebut, idea of progress adalah bentuk pembebasan diri dari sikap tertutup dan reaksioner terhadap modernisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan, jika intellectual fredom adalah bentuk pembebasan diri agar manusia memperoleh kebebasan, berfikir dan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan perseorangan, maka idea of progress lebih bersifat internal, sebagaimana yang termaktub di atas.

Jadi, sejalan dengan intellectual freedom, setiap orang harus bersedia mendengarkan dan menerima perkembangan ide-ide kemanusiaan dengan spektrum seluas mungkin, kemudian memilih mana yang menurut ukuran-ukuran obyektif mengandung kebenaran.

 

Ide Pembebasan Nurcholish Madjid

Ide-ide pokok pembaruan pemikiran Nurcholish Madjid berimplikasi pada bentuk-bentuk sikap pembebasan mental (liberating attitude) dari pelbagai aspek, antara lain pelembagaan agama (organized religion), tradisi, paham keagamaan (pemikiran Islam) yang membelenggu, menghambat dinamika dan kreatifitas serta menghalangi peradaban. Sedang dalam konteks tahun 70-an berupa pembebasan pensakralan pemikiran Islam (taqdis al afkar al Islamiyati) ketika kecenderungan pemikiran umat saat itu terbelenggu paham dominan, yakni orientasi pemikiran Islam secara politisi ideologis.[6]

Kecenderungan pemikiran umat saat itu antara lain adanya keharusan agamawi mendirikan negara Islam, pensakralan partai-partai Islam, sehingga ukuran keislaman seseorang adalah karena keikutsertaannya dalam berbagai aktifitas partai islam dan bahkan tragisnya diukur dari kesediannya mencoblos tanda gambar partai Islam.

Berkenaan dengan itu Nurcholish Madjid memberikan komentarnya bahwa proses pembebasan ini diperlukan, karena akibat perjalanan sejarahnya sendiri, umat tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami itu, mana yang transendental, mana yang temporal. Bahkan hirarki itu sering terbalik, transendetal semuanya dan bernilai ukhrawi.

Akibatnya cukup parah, Islam senilai dengan tradisi, dan menjadi islamis niscaya dalam konteks tersebut, sederajat dengan tradisionalis. Dengan demikian maka membela Islam menjadi sama dengan membela tradisi, sehingga timbul kesan bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan tradisi bersifat reaksioner. Karena itu umat kehilangan kreatifitas dan dinamika, yang pada gilirannya tidak sanggup memberikan respons yang sewajarnya terhadap perkembangan yang mentradisi saat itu.[7]

Pada sisi lain, Nurcholish Madjid melihat perubahan total dan mendasar di bidang sosial dan politik yang terjadi sekitar tahun 1970-an itu, yakni bahwa pemerintah Orde Baru, dalam melaksanakan pola umum Pembangunan Nasional melalui tahapan Pelita-pelita-nya; menerapkan kebijaksanaan yang dinilai pragmatis, antara lain perubahan orientasi dari ideologi menjadi program, restrukturisasi partai-partai politik, penerapan kebijaksanaan “massa mengambang”, pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas serta penerapan kebijaksanaan “masyarakat politik birokratik”.

Perubahan-perubahan tersebut, selain menutup kemungkinan munculnya “Islam ideologi” dalam kancah politik di Indonesia, juga memunculkan kegelisahan internal umat dan bahkan konflik yang diwujudkan dalam bentuk penolakan konsep dan proses pembangunan yang sedang berlangsung saat itu, tanpa alternatif jelas jalan keluarnya. Konstatasi tersebut mendorong Nurcholish Madjid melontarkan gagasan pembaruannya. Meminjam istilah Weber, apa yang dilakukan Nurcholish Madjid tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang penuh arti dari individu, dengan tujuan tertentu, yang muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal sebagai dalam posisinya sebagai obyek menurut menurut Hinkle.[8]

Dalam melontarkan gagasan pembaruannya, tampaknya Nurcholish Madjid menggunakan teori Herbert Blumer, yakni interaksionisme simbolik. Nurcholish Madjid berinteraksi dengan simbol-simbol yang ada di sekitarnya ketika itu, yakni kondisi internal umat, perubahan sosial politik yang terjadi, sehingga Nurcholis Madjid merasa terpanggil untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam. Dalam konteks inilah Nurcholish Madjid melontarkan gagasan pembaruannya.

Nurcholish Madjid melontarkan gagasan pembaruannya dengan membangun paradigma baru, menurut Thomas Kuhn, setelah dicermatinya bahwa paradigma lama yakni pemikiran Islam yang berorientasi secara politis ideologis telah menjadi normal science, yang ditandai dengan kesepakatan sejumlah intelektual muslim, bahkan mereka bekerja serta mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh itu seperti gagasan mendirikan negara Islam, pensakralan partai Islam dan lain sebagainya. Paradigma lama itu, di dalamnya terdapat anomali-anomali yang membuahkan krisis, yakni ketidakmampuannya memberikan penjelasan dan jawaban yang tepat dan memadai terhadap perkembangan dan perubahan sosial politik yang terjadi saat itu.

 

Penutup

Dalam konteks kehidupan intelektual, keagamaan dan sosial-politik pada saat 1970-an, Nurcholish Madjid telah menawarkan paradigma baru yakni perubahan secara total dan revolusioner dari pemikiran Islam yang berorientasi secara politis ideologis menuju pemikiran Islam yang berorientasi secara intelektual kritis, sebuah ide pembebasan, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dengan paradigmanya itu Nurcholish Madjid berusaha menjelaskan keterkaitan antara cita tauhid di satu pihak dengan persoalan-persoalan modern di lain pihak, khususnya di Indonesia, agar umat tidak sektarian, tradisionalis, apolog, serta jumud. Tampaknya Nurcholish Madjid berusaha memberikan landasan teologis terutama bagi kalangan intelektual, agar mampu memberikan respon positif bahkan proaktif terhadap kondisi obyektif yang dihadapinya, dengan tetap bertolak dari ajaran Islam, karena Nurcholish Madjid berkesimpulan secara teologis bahwa Islam pada dirinya secara inhern dan aslinya adalah agama yang selalu modern.    


[1] A. Jainuri,”Landasan Teologis Gerakan Pembaharuan Islam”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an (No. 3 Vol. VI Tahun 1995), 38-47.

[2] M. Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia Sebuah Respon Cendekiawan Muslim, ter. Ahmadie Thoha (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), 9.

[3] M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), 9.

[4] Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987), 170-190.

[5] M. Rasyidi, Suatu Koreksi Bagi Drs Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 47.

[6] Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita”, dalam Dasrizal dan Basco Carvallo (ed), Aspirasi Umat Islam Indonesia (Jakarta: Leppnas, 1983), 5.

[7] Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan, 207.

[8] George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, ter. Alimandan (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 43-66.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: